Dijegal DPR, Kominfo Tetap Lanjut Seleksi TV Digital

Dijegal DPR, Kominfo Tetap Lanjut Seleksi TV Digital. (Detikinet,27 Juni 2012). Jakarta - Kementerian Kominfo tetap akan melanjutkan proses seleksi penyelenggara TV digital meski Komisi I DPR RI mengirimkan surat desakan agar Menkominfo Tifatul Sembiring menundanya. "Tetap lanjut. Jika Komisi I minta penundaan, itu merupakan hak mereka," tegas Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto saat dikonfirmasi detikINET soal desakan Komisi I, Rabu (27/6/2012).

Gatot pun menilai telah terjadi kesalahpahaman dan miskomunikasi antara pihaknya yang menyebabkan Komisi I menuding tidak ada transparansi dalam proses seleksi ini. "Sebenarnya tidak ada permintaan tertulis dari Komisi I untuk minta progress report secara berkala," ujarnya.



"Kami memang tidak meminta persetujuan seleksi. Tapi kami persepsikan ada kesamaan pandangan tentang pentingnya TV digital. Nah, sejauh ini belum ada rapat yang kesimpulannya meminta penundaan, kecuali rapat sebelum reses. Jadi kami anggap tidak ada masalah karena tidak pernah diungkit lagi dalam rapat berikutnya," jelasnya.

Ia juga memberi penjelasan, Menkominfo tidak bisa hadir dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I hari ini karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Namun sayangnya Gatot tak menjelaskan kegiatan yang dimaksud.

"Tadi memang ada acara yang tidak bisa ditinggalkan sehingga waktunya tidak memungkinkan. Secepatnya akan kami reschedule. Jadi tidak ada maksud buying time, dan juga tidak bermaksud untuk tidak transparan juga. Pak Tifatul bukan tipe pembohong seperti dituding Komisi I," tegas Gatot.

Kominfo pun berharap, miskomunikasi dan kesalahpahaman ini bisa segera diperbaiki agar tidak timbul apriori dari para peserta seleksi TV digital. "Intensitas komunikasi akan kami perbaiki, jangan sampai peserta merasa ada ketidakpastian. pungkasnya.

Seperti diketahui, proses seleksi penyelenggaraan TV digital sudah memasuki tahap awal. Kementerian Kominfo sendiri telah menutup pengambilan formulir pendaftaran menjadi Lembaga Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) untuk lima zona wilayah layanan, yaitu zona 4 (DKI Jakarta dan Banten), zona 5 (Jawa Barat), zona 6 (Jawa Tengah dan DI Yogyakarta), zona 7 (Jawa Timur) dan zona 15 (Kepulauan Riau).

Hingga penutupan 18 Juni 2012, ada 62 perusahaan yang mengambil formulir, namun hanya 37 perusahaan yang mengembalikan 13 dokumen yang diminta seperti daftar kepemilikan saham, sertifikat bank, kesiapan infrastruktur backbone, serta performance bonds Rp 2 miliar per bulan.

"Performance bonds ini bisa ditarik kalau misalnya lelang dibatalkan atau peserta dinyatakan gugur. Kecuali kalau menang atau balik kanan maju jalan meninggalkan begitu saja, ya itu risiko mereka. Prosesnya sama seperti biasa, seperti tender USO maupun 3G. Anggota dewan tidak perlu takut, ini sudah sesuai aturan baku," jelas Gatot.

Selama dua hari hingga 27 Juni ini, Kominfo memberikan masa sanggah bagi peserta yang dinyatakan tidak lolos prakualifikasi. Kemudian baru pada 23 Juli nanti, pemenang seleksi LPPPM akan diumumkan.

(Judul Asli: Dijegal DPR Seleksi TV digital lanjut terus,Sumber:Detikinet)